GENGGONG- Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah, terus menuai kontroversi. Sebab, meski Presiden RI Joko Widodo meminta penerapan peraturan ini ditunda, namun di lapangan terkesan dipaksakan.

Karenanya, Keluarga Besar Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, menolak dengan tegas diterapkannya peraturan anyar ini. Alasannya, adanya peraturan baru ini berpotensi mengganggu eksistensi Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), dan pesantren.

“Kami seluruh keluarga besar Pesantren Zainul Hasan Genggong beserta seluruh madrasah dan sekolah cabang di bawah naungan Pesantren Zainul Hasan Genggong menolak dengan keras kebijakan Kemendikbud atas implementasi dan pemaksaan berlakunya 5 hari sekolah. Demi kebajikan bangsa dan keutuhan NKRI,” ujar Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong K.H. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.

Kiai Mutawakkil juga mewajibkan seluruh ketua dan pengurus Ikatan Alumni dan Santri Pesantren Zainul Hasan (Tanaszaha) se Nusantara untuk menolak adanya aturan baru ini. “Seluruh Tanaszaha di masing-masing kabupaten dan kota, diwajibkan melakukan penolakan secara masif pelaksanaan dan pemaksaan kebijakan Kemendikbud dalam penerapan 5 hari sekolah,” ujar kiai yang juga Ketua Tanfidziah PW NU Jawa Timur tersebut.

Tak hanya di Genggong, PW NU Jawa Timur bersama sejumlah kiai dan pimpinan PC NU se Jatim juga berencana menggelar aksi bersama sebagai wujud penolakan terhadap kebijakan 5 hari sekolah ini. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi PC NU se Jatim, Selasa (8/8).

Menurut Kiai Mutawakkil, jika Permendikbud itu dipaksakan, akan mematikan Madin, TPQ, dan pesantren. Apalagi, peraturan ini dikeluarkan tanpa ada komunikasi dan musyawarah dengan perwakilan pesantren yang nota bene telah berkontribusi bagi kemajuan bangsa. “Keputusan Mendikbud ini tidak partisipatoris. NU dan pesantren di Jatim menolak tanpa syarat,” ujarnya.

Sejak rencana kebijakan 5 hari sekolah setahun yang lalu, PW NU Jatim secara tegas menolak. Surat pernyataan, aksi dari berbagai lapisan masyarakat sudah marak di mana-mana, tapi pemerintah seolah mengabaikannya. “Jangan sampai kiai-kiai di Jawa Timur melakukan aksi dan protes keras. Apalagi, mufaraqah dengan pemerintah pusat,” ujar Kiai Mutawakkil.

Jika kebijakan 5 hari sekolah masih berlanjut, bukan tidak mungkin nahdliyin dan pesantren turun ke jalan melakukan aksi. “Kami akan koordinasikan dengan PB NU bila diperlukan untuk menggelar aksi di Istana Negara dan serentak se Indonesia,” ujar Kiai Mutawakkil sebagaimana dilansir pwnujatim.or.id

Rapat koordinasi yang digelar usai shalat Dhuhur ini, dihadiri oleh utusan dari PCNU se Jatim. Hadir juga unsur Syuriah PW NU Jatim, di antaranya K.H. Anwar Manshur; K.H. Anwar Iskandar; Prof. K.H. Ali Maschan Moesa; Prof. K.H. Shonhaji Shaleh, dan K.H. Syafrudin Syarif. Sedangkan, dari tanfidziyah selain Kiai Mutawakkil, jug ada K.H. Sholeh Hayat dan Prof. Akh. Muzakki.

Kiai Mutawakkil mengatakan, selama ini aksi di sejulah daerah termasuk 10.000 santri di Pasuruan dan 17.000 santri di Lumajang diabaikan. Begitu juga dengan aksi serupa di Semarang yang tidak ditanggapi serius. “Barang kali sesekali perlu jutaan nahdliyyin dan santri aksi di depan istana (Presiden) menyuarakan aspirasi agar full day school dicabut,” ujarnya. (*)